PANGKALPINANG, infoupdate.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi masyarakat yang menyampaikan berbagai keluhan terkait ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah itu, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengungkapkan keresahan atas panjangnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang bahkan mengular hingga ke badan jalan. Kondisi ini dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat.
Keluhan datang dari berbagai kalangan, mulai dari sopir angkutan lintas, nelayan, petani hingga para pedagang yang mengaku kesulitan memperoleh BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menilai persoalan antrean BBM yang terjadi saat ini sudah berada di luar batas kewajaran dan memerlukan langkah cepat dari seluruh pihak terkait.
“Ini menurut kita sudah di luar batas kewajaran. Maka sudah kita pertanyakan kendala-kendala ini di mana. Kalau ini dibiarkan, saya khawatir ini akan menjadi masalah sosial di Bangka Belitung,” tegas Didit saat menerima aspirasi masyarakat.
Selain persoalan antrean, masyarakat juga menyoroti tingginya harga BBM yang dijual secara eceran. Di sejumlah wilayah, harga BBM eceran mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Bahkan di Kecamatan Tempilang, harga BBM dilaporkan menembus Rp17.000 per liter.
Masyarakat menilai kondisi tersebut semakin diperparah oleh terbatasnya kuota BBM yang tersedia, jarak SPBU yang cukup jauh dari permukiman warga, serta minimnya petugas yang melayani pembelian BBM di lapangan.
Dampak krisis pasokan BBM ini mulai dirasakan berbagai sektor. Para sopir lintas mengaku mengalami penurunan jumlah perjalanan karena harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre mendapatkan BBM. Jika sebelumnya mereka mampu melakukan hingga lima kali perjalanan dalam sehari, kini hanya sekitar dua kali perjalanan.
Tak hanya sektor transportasi, para pedagang juga mengeluhkan meningkatnya biaya distribusi barang yang berimbas pada biaya operasional usaha mereka.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret, mulai dari penambahan kuota BBM, perpanjangan jam operasional SPBU, hingga penyediaan jalur khusus bagi nelayan dan petani agar kebutuhan BBM sektor produktif tetap terpenuhi.
Warga juga meminta agar penyaluran BBM bersubsidi dilakukan secara lebih tepat sasaran sehingga benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Didit Srigusjaya menegaskan DPRD Babel tidak ingin sekadar mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi fokus mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
“Kita ke depan tidak mencari masalah, tetapi mencari solusi,” ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadwalkan audiensi lanjutan pada Kamis (29/10/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk Pertamina dan pengelola SPBU, untuk membahas akar persoalan serta merumuskan solusi konkret guna memastikan ketersediaan dan distribusi BBM kembali normal di Bangka Belitung.
Dengan kondisi yang mulai memengaruhi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat, DPRD Babel menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian persoalan BBM agar tidak berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas di Negeri Serumpun Sebalai.*
