PANGKALPINANG, infoupdate.co – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat program pemerataan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Mulai tahun 2026, bantuan pendidikan tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta agar tidak ada anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saipul Bakhri, saat menerima audiensi dan silaturahmi Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (20/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Saipul memaparkan sejumlah program prioritas Dinas Pendidikan, mulai dari bantuan bagi siswa kurang mampu hingga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Kami bersama Baznas sudah menyiapkan lebih dari 1.000 paket seragam sekolah. Dengan dukungan PT Timah, insyaallah jumlahnya akan terus bertambah. Harapan kami setiap tahun anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa berganti seragam, sepatu, tas hingga perlengkapan sekolah seperti anak-anak lainnya,” kata Saipul Bakhri.
Menurutnya, bantuan tersebut diperuntukkan bagi siswa di sekolah negeri maupun swasta dengan sasaran utama anak yatim, yatim piatu, serta keluarga miskin yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Meski demikian, Saipul menegaskan data administrasi bukan satu-satunya acuan. Pihak sekolah tetap diminta melakukan verifikasi lapangan agar bantuan benar-benar diterima siswa yang membutuhkan.
“Kalaupun ada anak yang nyata-nyata tidak mampu tetapi belum memiliki dokumen lengkap, jangan diabaikan. Sekolah harus melakukan verifikasi sehingga bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menilai masih banyak keluarga kurang mampu yang kesulitan mengurus berbagai persyaratan administrasi, sehingga berpotensi kehilangan hak memperoleh layanan pendidikan.
“Banyak orang tua yang lebih fokus memenuhi kebutuhan makan sehari-hari daripada mengurus administrasi. Karena itu sekolah harus hadir membantu, jangan sampai anak kehilangan kesempatan sekolah hanya karena persoalan administrasi,” katanya.
Selain bantuan perlengkapan sekolah, Pemprov Babel juga mengalokasikan APBD untuk membantu biaya pendidikan siswa kurang mampu di sekolah swasta. Kebijakan ini diambil karena angka potensi putus sekolah dinilai lebih tinggi di sekolah swasta akibat keterbatasan kemampuan ekonomi orang tua.
“Negeri memang tidak berbayar, sedangkan swasta masih ada biaya pendidikan. Untuk anak yang tidak mampu, APBD siap menopang sehingga mereka tidak lagi terbebani tagihan sekolah setiap bulan,” ujar Saipul.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga tetap memberikan insentif kepada guru nonsertifikasi dan guru yayasan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Saipul memastikan secara keseluruhan daya tampung SMA dan SMK di Bangka Belitung sebenarnya mencukupi.
Data Dinas Pendidikan menunjukkan lulusan SMP sederajat di Bangka Belitung sekitar 26 ribu siswa, sedangkan kursi yang tersedia mencapai lebih dari 27 ribu.
“Secara keseluruhan justru surplus. Persoalannya, hampir semua orang tua menginginkan sekolah negeri, padahal kapasitas sekolah negeri terbatas. Karena itu sekolah swasta menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan kita,” jelasnya.
Menurut Saipul, penambahan ruang kelas bukan solusi tunggal karena harus diikuti dengan ketersediaan guru sesuai ketentuan beban mengajar dan standar pelayanan minimal.
“Kami tidak ingin hanya mengejar kuantitas, tetapi mengabaikan kualitas layanan pendidikan. Hak anak bukan hanya mendapatkan bangku sekolah, tetapi juga memperoleh layanan belajar yang baik,” katanya.
Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan di wilayah padat penduduk seperti Pangkalpinang, Pemprov Babel juga terus menambah fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru dan ruang kelas tambahan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di daerah.(ril)
