PANGKALPINANG, infoupdate.co— Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, mulai mengubah pola pengelolaan sampah dengan mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) dan memperkuat pengolahan sampah sejak dari sumber.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan pemerintah daerah sedang membangun sistem pengelolaan sampah berjenjang melalui penguatan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) hingga tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
“Jadi pola ekosistem pengolahan sampah kita seperti itu. Mudah-mudahan bisa didukung oleh stakeholder sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan sampah di Kota Pangkalpinang,” kata Saparudin saat serah terima bantuan tempat sampah CSR BNI di halaman Rumah Dinas Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (3/9/2026).
Saparudin menargetkan Pangkalpinang memiliki tujuh TPS3R pada 2027. Target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbesar kapasitas pengolahan sampah sebelum sampah masuk ke TPA.
Pada 2026, Pemkot Pangkalpinang menargetkan lima TPS3R melalui pembangunan satu unit dari Kementerian Pekerjaan Umum di Air Kepala Tujuh, revitalisasi dua unit di Genas dan Ketapang, serta dukungan satu unit lainnya dari PT Timah.
“Untuk 2027 kita programkan dua lagi, insya Allah menjadi tujuh,” ujarnya.
Menurut Saparudin, sistem tersebut akan membuat sampah tidak langsung berakhir di TPA. Sampah dari masyarakat akan diarahkan untuk dipilah dan diolah terlebih dahulu di TPS3R.
Dari proses tersebut, hanya residu yang kemudian dibawa ke TPST untuk penanganan lebih lanjut. Saparudin memperkirakan residu yang dihasilkan TPS3R sekitar 30 persen dari total sampah yang diolah.
“Kalau kapasitas TPS3R 10 ton, berarti ada tiga ton residu. Tiga ton ini yang akan kita kirim ke TPST,” katanya.
Pada saat yang sama, Pemkot Pangkalpinang mulai menata kawasan TPA dengan menutup bagian yang sudah tidak lagi aktif menerima sampah.
Kawasan TPA yang telah pasif tersebut direncanakan direhabilitasi menjadi kawasan hijau atau hutan. Sedangkan area yang masih aktif akan tetap digunakan sembari pemerintah membangun fasilitas pengolahan terpadu.
“TPA yang posisinya pasif, artinya tidak ada lagi pembuangan di situ, akan kita tutup dan kita jadikan hutan,” katanya.
Saparudin menilai perubahan sistem tersebut penting agar persoalan sampah tidak hanya diselesaikan dengan memindahkan sampah dari permukiman ke TPA.
Karena itu, program Pangkalpinang Bersih dan Indonesia Asri juga diarahkan pada pemilahan sampah di ruang publik dan sekolah sebagai titik awal perubahan perilaku masyarakat.
Dalam mendukung program tersebut, BNI menyerahkan bantuan 15 set tempat sampah melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Sarana tersebut akan ditempatkan di sejumlah fasilitas publik di Kota Pangkalpinang.
Saparudin berharap dukungan dunia usaha dan BUMN terhadap pengelolaan sampah terus diperluas sehingga kebutuhan sarana pemilahan dan pengolahan sampah dapat dipenuhi secara bertahap.
“Program Indonesia Bersih untuk Kota Pangkalpinang ini ada pemilahan sampah di tempat-tempat publik, kemudian di sekolah-sekolah dan tempat umum,” katanya.
Dengan penguatan TPS3R, pembangunan TPST, penataan TPA serta pemilahan dari sumber, Pemkot Pangkalpinang menargetkan pengelolaan sampah ke depan tidak lagi bertumpu pada pola angkut dan buang, tetapi beralih menuju sistem pengurangan dan pengolahan sampah dari hulu hingga hilir.
