JAKARTA, infoupdate.co — Komisi XII DPR RI meminta PT PLN (Persero) memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar pemadaman total (blackout) maupun pemadaman bergilir tidak kembali terjadi. Permintaan itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII bersama PLN yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Bambang Patijaya mengatakan penguatan sistem kelistrikan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali), tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lain.
“Komisi XII DPR RI mendorong Dirut PT PLN (Persero) untuk meningkatkan keandalan dan ketahanan pasokan listrik nasional khususnya sistem tenaga listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali), Sumatera, Kalimantan dan wilayah lainnya termasuk agar tidak terjadi kembali blackout atau pemadaman bergilir yang signifikan,” kata Bambang Patijaya saat membacakan kesimpulan rapat, yang disimak Padapada.id secara langsung melalui saluran YouTube @DPRRIofficial.
Untuk itu, Komisi XII meminta PLN menerapkan early warning system guna mendeteksi potensi gangguan lebih dini, memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan, meningkatkan kapasitas pembangkit, memperkuat jaringan transmisi dan distribusi, serta menerapkan sistem operasi yang efisien dan adaptif terhadap pertumbuhan kebutuhan listrik nasional.
Selain itu, Komisi XII DPR RI mendesak PLN merealisasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sesuai target guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung transisi energi. Komisi XII juga menyoroti perlunya percepatan pemerataan akses listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui pelaksanaan Roadmap Program Listrik Desa 2025–2029.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan sistem kelistrikan di Pulau Jawa kini lebih andal. Menurut dia, sejak 21 Juni 2026 tidak ada lagi pemadaman bergilir di wilayah Jawa.
Darmawan mengatakan PLN telah mengamankan pasokan energi primer, terutama batu bara berkalori menengah dan tinggi di atas 4.500 kalori. PLN memperoleh tambahan alokasi 1,8 juta ton batu bara pada Juli 2026 dan 3 juta ton per bulan untuk periode Agustus hingga Desember 2026.
“Dengan adanya penambahan pasokan ini, kapasitas daya tampung pasok meningkat sebesar 5 gigawatt di atas kapasitas yang ada saat ini,” ujar Darmawan.
Atas paparan yang disampaikan Dirut PLN ini, ada banyak pertanyaan yang dikemukakan para anggota Komisi XII peserta rapat. Sebagai tindak lanjut rapat, Komisi XII DPR RI meminta PLN menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan anggota Komisi XII paling lambat 9 Juli 2026. (*)
