JAKARTA, infoupdate.co – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana aktif mendorong peningkatan konektivitas udara di wilayahnya dengan menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta Pusat pada Selasa (22/4/2025). Fokus utama rapat yang bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi dan pariwisata di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung ini adalah permohonan penetapan kembali status internasional bagi tiga bandara, salah satunya adalah Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin yang terletak di Tanjungpandan, Belitung.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Ali Wardhana tersebut, Wagub Hellyana menekankan betapa krusialnya status internasional bagi Bandara H.A.S. Hanandjoeddin. Menurutnya, hal ini akan menjadi pendorong utama bagi sektor pariwisata dan membuka pintu investasi lebih lebar di Babel, terutama di Belitung yang telah dikenal luas sebagai destinasi wisata unggulan.
“Upaya proaktif kami ke pusat adalah wujud komitmen untuk memastikan Bangka Belitung terhubung dengan jaringan penerbangan internasional. Bandara H.A.S. Hanandjoeddin pernah menyandang status ini, dan kini saatnya kita berjuang untuk mengembalikannya demi kemajuan daerah,” tegas Wagub.
Hellyana menjelaskan lebih lanjut bahwa reaktivasi status internasional akan mempermudah akses wisatawan mancanegara ke Belitung, sekaligus membuka potensi ekspor langsung dari daerah. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
Didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga, Hellyana berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan rekomendasi positif terhadap usulan ini. Selain Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, rapat tersebut juga membahas Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang, Sumatera Selatan) dan Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang, Jawa Tengah).
“Peningkatan ekonomi dan perkembangan pariwisata kami sangat bergantung pada hal ini. Pasca booming Film Laskar Pelangi dan penetapan Unesco Global Geopark, kunjungan wisatawan ke Belitung meningkat pesat. Penetapan Bandara HAS Hanandjoeddin sebagai Bandara Internasional pada tahun 2017 lalu sangat disambut baik, namun pencabutan status tersebut sangat mengecewakan kami,” ungkapnya dengan nada penuh harap.
Untuk itu, Hellyana menegaskan komitmennya untuk mengerahkan segala upaya demi terwujudnya kembali status internasional Bandara H.A.S. Hanandjoeddin.
“Kami siap memenuhi seluruh rekomendasi dan persyaratan yang dibutuhkan demi kemajuan daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, yang memimpin rapat, menyampaikan apresiasinya terhadap usulan percepatan penetapan kembali status internasional ketiga bandara tersebut.
“Kemenko Perekonomian sangat mendukung percepatan penetapan kembali tiga bandara ini. Hal ini sejalan dengan agenda percepatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, investasi, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Kendati demikian, Elen mencatat adanya beberapa persyaratan administratif yang perlu dilengkapi. Dari ketiga bandara, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin dinilai paling siap dalam hal kelengkapan dokumen persuratan yang telah disampaikan kepada kementerian terkait.
“Pada prinsipnya, seluruh kementerian dan lembaga memberikan dukungan. Ketiga bandara ini sebelumnya telah berstatus internasional, sehingga dari segi fasilitas dan sumber daya manusia sudah tersedia. Saat ini, fokusnya adalah finalisasi koordinasi, termasuk dengan pihak pertahanan terkait aspek keamanan wilayah,” jelasnya.
Rapat diakhiri dengan optimisme bahwa koordinasi dan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga akan mempercepat proses penetapan kembali status internasional ketiga bandara tersebut, sehingga dapat kembali menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di masing-masing daerah.
Turut hadir dan memberikan pandangan dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Pertahanan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta PT. Angkasa Pura. (ril)
