PANGKALPINANG, infoupdate.co – Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu, memanfaatkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Syarli Novriansyah, mengatakan program tersebut menjadi kesempatan bagi pegawai yang belum memiliki rumah untuk memperoleh hunian dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
“Tujuannya cuma satu, jangan sampai ASN Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak punya rumah. Ini peluang yang luar biasa,” kata Syarli saat menghadiri sosialisasi program KPR Sejahtera FLPP bagi pegawai Pemkot Pangkalpinang di Balai Betason, Jumat (23/10/2026).
Menurut Syarli, kepemilikan rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang perlu mendapat perhatian. Karena itu, ia meminta para pegawai mengikuti sosialisasi dengan serius agar memahami persyaratan, mekanisme pengajuan, serta skema pembiayaan yang tersedia.
Ia juga mengimbau peserta menyebarluaskan informasi tersebut kepada rekan kerja lainnya, terutama pegawai yang hingga kini belum memiliki rumah tinggal.
“Saya berharap program yang luar biasa ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ambil bagian dari program ini, khususnya bagi kita yang belum memiliki rumah tinggal,” ujarnya.
Syarli menilai, kepastian tempat tinggal dapat membantu menciptakan ketenangan bagi pegawai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Rumah itu tempat awal. Kalau di rumahnya saja masih bingung-bingung, sampai kantor pasti jauh lebih bingung. Kalau di rumah masih gelisah-gelisah, di kantor jauh lebih gelisah,” tuturnya.
Untuk memperluas akses terhadap program tersebut, Syarli meminta dukungan perbankan dan pengembang perumahan. Ia secara khusus berharap Bank Sumsel Babel serta para pengembang dapat membantu pegawai memperoleh informasi dan mengakses pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyinggung pilihan tenor pembiayaan yang perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing pegawai. Menurutnya, jangka waktu cicilan yang lebih panjang dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk menjaga agar angsuran bulanan tetap terjangkau.
Meski demikian, calon penerima diminta memastikan langsung kepada pihak perbankan mengenai persyaratan, tenor, besaran angsuran, dan ketentuan pembiayaan sebelum mengajukan KPR.
Selain dukungan perbankan dan pengembang, Syarli meminta perangkat daerah terkait, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), membantu mengidentifikasi pegawai yang belum memiliki rumah.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program, termasuk kepada PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, serta pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang memenuhi persyaratan.
“Mudah-mudahan pada akhir 2027 tidak ada lagi kita dengar bahwa PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, maupun ASN dan PJLP-nya yang belum memiliki rumah,” kata Syarli.
Pemkot Pangkalpinang berharap sosialisasi KPR Sejahtera FLPP dapat menjadi langkah awal untuk membantu pegawai memperoleh hunian layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka melalui akses pembiayaan perumahan.(*)
