Ekonomi & BisnisHeadlineHukum dan KriminalPangkalpinang

OJK Babel Perkuat Budaya Antigratifikasi, Media Diajak Ikut Awasi Integritas Pegawai

×

OJK Babel Perkuat Budaya Antigratifikasi, Media Diajak Ikut Awasi Integritas Pegawai

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG, infoupdate.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat komitmen dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik melalui penerapan budaya antigratifikasi di lingkungan lembaga.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Wijaya, dalam kegiatan Media Update dan Diskusi Santai Bersama Insan Pers yang berlangsung di Anggrek Cafe, Kota Pangkalpinang, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Eko menjelaskan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang mencakup uang, barang, diskon, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan hingga berbagai bentuk fasilitas lainnya.
Namun demikian, tidak semua gratifikasi dapat dikategorikan sebagai suap. Menurutnya, pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima merupakan gratifikasi yang dianggap sebagai suap.
“Pegawai OJK, termasuk saya, wajib menolak dan melaporkan gratifikasi yang dianggap suap,” tegas Eko.
Ia menjelaskan, apabila gratifikasi diterima secara tidak langsung atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditolak, maka pegawai OJK wajib melaporkan dan menyerahkan barang atau pemberian tersebut kepada unit pengendalian gratifikasi.
Khusus pemberian berupa makanan atau barang yang memiliki masa kedaluwarsa singkat, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap memenuhi ketentuan pelaporan.
Eko mencontohkan, apabila dirinya menerima kiriman parcel dalam suatu kegiatan, pemberian tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Kalau saya mendapatkan parcel, saya kembalikan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, misalnya disalurkan ke panti asuhan. Namun tetap harus dilaporkan,” ujarnya.
Selain melalui mekanisme pelaporan internal, OJK juga membuka ruang partisipasi masyarakat dan media untuk ikut mengawasi serta melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan gratifikasi.
Menurut Eko, masyarakat maupun insan pers yang menemukan indikasi pelanggaran oleh pegawai OJK dapat menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) OJK.
Ia bahkan mengajak para jurnalis untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi pemberian uang maupun fasilitas yang berpotensi menjadi gratifikasi kepada pegawai OJK.
“Kami mengajak rekan-rekan media untuk turut memperkuat budaya integritas, menjaga hubungan profesional dan transparan, serta mendukung peningkatan pemahaman publik mengenai pengendalian gratifikasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Eko menegaskan bahwa OJK menerapkan prinsip zero tolerance atau tidak memberikan toleransi terhadap praktik suap dan gratifikasi.
Menurutnya, penguatan program pengendalian gratifikasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola kelembagaan yang bersih dan akuntabel. Program tersebut juga sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang terus didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di berbagai lembaga negara.
Dalam paparannya, Eko turut mencontohkan bentuk gratifikasi yang harus dihindari, yaitu pemberian fasilitas khusus oleh lembaga jasa keuangan kepada pegawai OJK, seperti suku bunga deposito istimewa atau special rate yang diberikan karena jabatan maupun kedudukannya sebagai pengawas.
Menurutnya, fasilitas semacam itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika OJK harus melakukan pemeriksaan atau menemukan permasalahan pada lembaga jasa keuangan yang memberikan fasilitas tersebut.
“Misalnya saya menempatkan deposito di sebuah bank, kemudian diberikan bunga khusus karena saya memiliki jabatan di OJK. Itu tidak boleh, karena bank tersebut merupakan lembaga yang kami awasi. Hal itu bisa menimbulkan konflik kepentingan. Namun, pemberian suku bunga khusus tetap dimungkinkan apabila berlaku secara umum berdasarkan kriteria yang sama, misalnya bagi seluruh nasabah prioritas,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan aturan dan pengawasan internal terus dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai OJK menjalankan tugas secara profesional, independen, serta bebas dari pengaruh kepentingan pribadi.
Melalui kegiatan Media Update dan Diskusi Santai Bersama Insan Pers, OJK Babel berharap sinergi bersama media semakin kuat dalam mengawal transparansi, mendorong budaya antikorupsi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan lembaga pengawasnya.
“Integritas adalah fondasi utama kepercayaan publik. Karena itu, OJK akan terus memperkuat budaya antigratifikasi sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola yang bersih dan profesional,” tutup Eko.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *