BANGKA, infoupdate.co — Peran perguruan tinggi dalam membangun arah kebijakan nasional kembali mendapat ruang strategis. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polman Babel) hadir membawa gagasan, data ilmiah, dan rekomendasi kebijakan dalam kunjungan kerja legislasi Komisi XII DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan yang digelar di Universitas Bangka Belitung (UBB), Rabu (8/7/2026).
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara kalangan akademisi, pemerintah, BUMN, dan legislatif untuk menghimpun berbagai masukan dalam menyempurnakan regulasi ketenagalistrikan nasional agar mampu menjawab tantangan sektor energi di masa mendatang.
Anggota Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa penyusunan RUU Ketenagalistrikan membutuhkan kontribusi pemikiran dari berbagai kalangan, terutama akademisi yang memiliki kapasitas dalam memberikan kajian berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.
“Penyusunan RUU Ketenagalistrikan membutuhkan dukungan pemikiran kebijakan yang mampu menjawab tantangan masa depan terutama di bidang teknologi energi. Ini merupakan regulasi yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sebab pemikiran yang cerdas dari akademisi, termasuk dosen-dosen Polman Babel dan Universitas Bangka Belitung, diharapkan mampu menghasilkan undang-undang yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bambang.
Menurut Bambang, kunjungan legislasi Komisi XII DPR RI dilakukan di tiga daerah, yakni Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung, yang dipilih karena memiliki potensi energi besar sekaligus tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan nasional.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bangka Belitung, Bambang menegaskan dirinya ingin memastikan potensi energi daerah dapat menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor energi Indonesia.
“Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bangka Belitung, saya tentu ingin memberikan kontribusi terbaik bagi daerah sendiri. Potensi yang dimiliki Bangka Belitung harus menjadi bagian dari pembangunan sektor energi nasional,” katanya.
Dalam sesi pemaparan akademik, dosen Polman Babel Enggar Hero Istoto, M.En., menyampaikan kondisi ketenagalistrikan Bangka Belitung berdasarkan Statistik Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tahun 2024.
Ia menjelaskan, total produksi listrik Bangka Belitung baru mencapai 1.347,42 GWh, angka yang masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah provinsi lain di Pulau Sumatera.
Enggar juga menyoroti tantangan besar ketahanan energi nasional yang masih bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.
“Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan BBM dan LPG, sedangkan sektor kelistrikan memiliki peluang besar untuk diperkuat melalui pemanfaatan sumber energi dalam negeri, terutama energi baru terbarukan,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa kemampuan pembangkit listrik di Pulau Bangka saat ini sekitar 78 MW, sementara kebutuhan listrik daerah diperkirakan mencapai 153,816 MW. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan pasokan sekitar 56,758 MW yang selama ini dipenuhi melalui interkoneksi jaringan listrik dari Palembang.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi Bangka Belitung untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan.
“Potensi energi baru terbarukan di Bangka Belitung sangat besar. Jika dimanfaatkan secara optimal, daerah ini bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik sendiri, tetapi juga berpeluang menjadi daerah yang surplus energi sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi,” ungkap Enggar.
Sementara itu, Wakil Direktur III Polman Babel, Eko Sulistyo, M.T., menilai pengembangan sektor ketenagalistrikan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang sinkron antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha.
Menurutnya, kepastian harga jual listrik menjadi salah satu faktor utama yang mampu menarik investasi swasta dalam pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
Selain itu, Eko juga menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan industri dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Pengembangan ketenagalistrikan harus didukung kebijakan yang sinkron antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha. Kepastian harga jual listrik menjadi faktor penting untuk menarik investasi swasta dalam pembangunan pembangkit berbasis energi terbarukan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sektor energi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
“Manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga harus memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung,” katanya.
Sebagai perguruan tinggi vokasi, lanjut Eko, Polman Babel memiliki tanggung jawab untuk terus menghadirkan kontribusi akademik dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis nasional.
“Sebagai perguruan tinggi vokasi, kami harus terus memberikan kontribusi akademik dalam penyusunan kebijakan strategis nasional guna memperkuat substansi RUU Ketenagalistrikan sehingga mampu mewujudkan sistem energi nasional yang andal, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah,” tegasnya.
Di sela-sela kegiatan, Wakil Direktur II Polman Babel Muhammad Subhan, M.T. menerima cendera mata yang diserahkan langsung oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, sebagai simbol terjalinnya sinergi antara dunia pendidikan vokasi dan lembaga legislatif dalam mendukung penguatan sektor ketenagalistrikan nasional.
Melalui partisipasi aktif dalam forum legislasi tersebut, Polman Babel kembali menunjukkan perannya tidak hanya sebagai lembaga pendidikan vokasi yang mencetak sumber daya manusia unggul, tetapi juga sebagai pusat kajian ilmiah yang mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pembangunan sektor energi nasional.
Dukungan akademik yang berbasis riset diharapkan dapat memperkuat lahirnya regulasi ketenagalistrikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada keberlanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional.(*)
