TANJUNGPANDAN — Persoalan lesunya perekonomian masyarakat hingga ketidakpastian nasib tenaga honorer dan P3K menjadi sorotan dalam kegiatan reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Sidang II Tahun Sidang II yang berlangsung di Desa Air Raya, Jumat malam (15/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat sekitar, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam kegiatan reses itu tampak hadir anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Syarifah Amelia yang menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi ekonomi daerah yang dinilai semakin berat dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam dialog bersama warga, masyarakat menyampaikan keresahan terhadap menurunnya aktivitas ekonomi akibat berkurangnya belanja pemerintah, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap sektor jasa dan UMKM yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat Air Raya.
Syarifah Amelia mengatakan saat ini kondisi ekonomi masyarakat memang sedang mengalami tekanan seiring menurunnya kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Belanja pemerintah sekarang sangat berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga berdampak juga terhadap ekonomi masyarakat, terutama di Air Raya yang mayoritas bergerak di sektor jasa,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat perlu mulai mencari jalur pemberdayaan ekonomi baru melalui penguatan sektor UMKM, pertanian, perkebunan, hingga peternakan. Namun demikian, ia menilai sektor UMKM tetap menjadi potensi utama yang perlu terus didorong di Desa Air Raya.
Selain persoalan ekonomi, warga juga menyampaikan aspirasi terkait perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta penerapan kebijakan UHKPD terkait pembatasan belanja pegawai yang dinilai berdampak terhadap tenaga honorer dan P3K.
“Banyak masyarakat Air Raya yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, baik di rumah sakit, sekolah maupun instansi lainnya. Jadi ketika ada pembatasan belanja pegawai, ini menjadi kekhawatiran masyarakat,” katanya.
Amelia mengungkapkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini juga tengah mengalami defisit anggaran. Ia menyebut APBD provinsi yang sebelumnya mencapai sekitar Rp3,5 triliun pada 2024 kini turun menjadi sekitar Rp1,9 triliun.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah provinsi belum memiliki banyak program konkret di luar program rutin. Namun demikian, pihaknya tetap mendorong adanya stimulus ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.
Ia menjelaskan, saat ini kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan terus digalakkan, tidak hanya untuk komoditas kelapa sawit tetapi juga mulai mencakup pengembangan tanaman kelapa.
“Stimulan yang masih bisa didorong hari ini ada di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk melalui program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan,” ujarnya.
Dalam reses tersebut, Amelia juga menegaskan aspirasi masyarakat terkait penguatan UMKM serta dampak kebijakan UHKPD terhadap tenaga honorer akan dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Karena yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah jalur-jalur pemberdayaan ekonomi baru agar ekonomi bisa kembali bergerak,” katanya.(*)
