JAKARTA infoupdate.co — Komitmen memperjuangkan keadilan energi bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan DPRD melalui Komisi III. Pada Jumat pagi (24/4/2026), rombongan melakukan kunjungan kerja ke PT PLN (Persero) di Jakarta, membawa misi besar: memastikan listrik di Babel tidak hanya cukup, tetapi merata dan berkelanjutan.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, khususnya pada sektor energi ketenagalistrikan.
DPRD menilai, persoalan listrik tidak boleh berhenti di laporan, tetapi harus dijawab dengan solusi konkret di lapangan.
Dipimpin Ketua Komisi III, Taufik Rizani, bersama Imam Wahyudi,S.IP, MH dan anggota lainnya, rombongan disambut jajaran PLN Pusat. Pertemuan berlangsung hangat, namun sarat dengan pertanyaan kritis.
Imam Wahyudi membuka diskusi dengan menyoroti ketimpangan listrik di pulau-pulau kecil.
Ia juga mempertanyakan kesiapan daya listrik dalam mendukung hilirisasi timah, termasuk rencana pembangunan pabrik LTJ di Muntok, Bangka Barat.
“Kami ingin memastikan, apakah daya listrik Babel benar-benar siap menopang industri ke depan? Dan yang paling penting, jangan sampai ada lagi ‘puasa listrik’ di Babel,” tegas Imam.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PLN Pusat memberikan penjelasan tegas.
“Secara sistem, daya listrik Babel saat ini dalam kondisi surplus. Untuk Bangka tersedia 241,05 MW dengan beban puncak 225,01 MW, sedangkan Belitung 95,46 MW dengan beban puncak 62,55 MW. Bahkan, Bangka juga mendapat dukungan tambahan dari kabel laut sebesar 100 MW,” jelas pihak PLN.
Diskusi kemudian berkembang. Edi menyoroti masa depan energi terbarukan, sementara Taufik Rizani, Syarifah Amelia, dan Imelda mengupas rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis gas di Belitung tahun 2027, kualitas bahan baku, hingga kemudahan akses pemasangan listrik baru.
“Kami berharap pembangunan ke depan tidak hanya mengejar kapasitas, tetapi juga kualitas dan kemudahan layanan bagi masyarakat,” ujar Taufik Rizani.
Selain memaparkan kondisi kelistrikan, PLN juga menjelaskan program dukungan bagi masyarakat, seperti bantuan pasang baru listrik (BPBL) dan dukungan bagi pelaku UMKM. Terkait keluhan layanan, PLN memastikan akan melakukan pembenahan dan turun langsung ke lapangan.
Pertemuan ini menjadi penegas bahwa listrik adalah urat nadi pembangunan. DPRD Babel pun memastikan, denyut itu harus dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar.(*)
