Pangkalpinang, infoupdate.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyoroti berbagai persoalan serius yang dihadapi guru SMA di Kota Pangkalpinang. Isu yang mencuat antara lain ancaman perundungan, potensi kriminalisasi, hingga kekurangan tenaga pengajar akibat keterbatasan regulasi.
Hal tersebut disampaikan Eddy dalam kegiatan reses anggota DPRD Babel daerah pemilihan Kota Pangkalpinang yang digelar bersama guru-guru SMA, SMK, dan SLB. Dalam forum tersebut, para guru menyampaikan langsung masukan dan keluhan terkait kendala yang mereka hadapi di sekolah masing-masing.
Menurut Eddy, salah satu kekhawatiran utama adalah minimnya perlindungan terhadap profesi guru. Perlindungan yang dimaksud bukan hanya sebatas pencegahan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup perundungan intelektual serta hak guru untuk melanjutkan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Para guru berharap DPRD bersama Dinas Pendidikan dapat membahas perlindungan secara menyeluruh, termasuk pencegahan kekerasan terhadap siswa dan kriminalisasi terhadap guru.
Selain itu, persoalan lama terkait kebutuhan pembangunan SMA baru di wilayah Gerunggang kembali mengemuka. Usulan pendirian SMA Negeri 5 Pangkalpinang saat ini sedang dikaji dan diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui usulan pemerintah daerah dan DPRD.
Eddy juga menyoroti dampak penghapusan sejumlah iuran sekolah yang memengaruhi operasional pendidikan, terutama terkait keterbatasan tenaga pengajar. Kondisi ini semakin kompleks karena adanya regulasi yang melarang pengangkatan tenaga honorer. “Diperlukan regulasi baru agar kebutuhan guru dapat terpenuhi tanpa melanggar aturan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Eddy menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel. Menurutnya, forum reses merupakan ruang strategis untuk mendengar langsung kondisi riil di lapangan.
Dari hasil pertemuan, DPRD Babel mencatat sejumlah poin penting yang akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Poin tersebut meliputi usulan penambahan guru baru, pembangunan fisik sekolah, serta percepatan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sekolah guna mendukung operasional pendidikan. Eddy menegaskan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak karena sudah lama terjadi namun belum menemukan solusi yang tepat.(raf)
