Pangkalpinang, 29 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung menghadiri kegiatan Coffee Morning dan Diskusi Panel bertema “Imigrasi Bersinergi Melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di Hotel Swiss-Bel Pangkalpinang. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan TPPO di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Forum tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta instansi vertikal terkait, termasuk Kepolisian, Basarnas, dan Dinas Tenaga Kerja. Kehadiran lintas institusi ini mencerminkan keseriusan bersama dalam membangun langkah terpadu melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung, Qriz Pratama, mengapresiasi inisiatif Kantor Imigrasi Pangkalpinang yang membuka ruang dialog lintas lembaga. Menurutnya, kolaborasi semacam ini krusial untuk memperkuat kewaspadaan dini dan memperluas jangkauan perlindungan masyarakat.
“Pemberantasan TPPO harus dipandang sebagai agenda nasional. Pencegahan akan jauh lebih efektif jika didukung kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan sistem perlindungan bagi kelompok rentan,” tegas Qriz Pratama.
Diskusi panel menghadirkan narasumber dari unsur Imigrasi, Kepolisian, dan Dinas Tenaga Kerja yang membahas strategi terpadu penanganan TPPO. Topik yang diulas meliputi langkah pencegahan di tingkat akar rumput, penguatan edukasi publik, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga melalui pembentukan Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan forum sinergi daerah.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Bangka Belitung menegaskan komitmen untuk terus mendorong satuan kerja Imigrasi di wilayahnya memperluas kolaborasi preventif yang berkelanjutan.
“Sinergi melalui forum seperti ini penting agar setiap unsur memahami perannya dalam rantai pencegahan TPPO. Kanwil Ditjenim Kepulauan Bangka Belitung akan terus menjadi jembatan koordinasi antarinstansi dan memastikan fungsi keimigrasian berjalan selaras dengan kebijakan nasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Imigrasi berharap terbangun kesadaran kolektif dan aksi nyata lintas sektor untuk menekan risiko TPPO, sekaligus memastikan masyarakat Bangka Belitung memperoleh perlindungan yang kuat, terukur, dan berkelanjutan.(*)
