PANGKALPINANG, infoupdate.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mencatatkan capaian positif dalam pengendalian inflasi dan pembangunan sektor perumahan. Per Juni 2025, inflasi year-on-year Pangkalpinang hanya sebesar 0,96 persen, menjadikannya salah satu kota dengan inflasi terendah secara nasional.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara daring pada Senin (14/7/2025). Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Pj Wali Kota dalam rapat tersebut dan menyebut inflasi month-to-month di Pangkalpinang tercatat hanya 0,02 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan kontribusi sebesar 0,68 persen. Meski demikian, Juhaini menegaskan strategi pengendalian inflasi Pemkot mengacu pada prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Berbagai langkah konkret telah dilakukan Pemkot Pangkalpinang untuk menjaga stabilitas harga. Di antaranya adalah Gerakan Pangan Murah yang digelar pada 4 Juli 2025, pemantauan harga di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu, serta distribusi cadangan pangan nasional berupa 14,8 ton beras untuk 7.406 kepala keluarga di tujuh kecamatan selama dua bulan.
Pemkot juga menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian, termasuk benih dan bantuan untuk 30 Kelompok Wanita Tani (KWT), serta subsidi pupuk kepada pengecer di wilayah Tuatunu. Total pupuk yang disalurkan meliputi 5,186 ton urea, 13,2 ton NPK, dan 5,3 ton pupuk organik.
Selain pengendalian inflasi, rapat juga membahas perkembangan program nasional pembangunan 3 juta rumah. Pangkalpinang dinilai memiliki progres signifikan, dengan 345 lokasi perumahan terdata hingga Desember 2024. Dari jumlah tersebut, 301 merupakan lokasi subsidi, 30 lokasi komersial, 4 gabungan, dan 10 lokasi rumah dinas.
Secara total, sebanyak 21.631 unit rumah tercantum dalam site plan. Dari jumlah tersebut, 16.294 unit telah dibangun dan 14.061 unit telah dihuni. Sementara itu, jumlah rumah di Kota Pangkalpinang mencapai 49.414 unit, dengan 48.075 unit tergolong layak huni dan 1.339 unit masih berstatus rumah tidak layak huni (RTLH), termasuk 59 unit di kawasan kumuh.
Juhaini mengungkapkan bahwa backlog kepemilikan rumah di Pangkalpinang mencapai 12.316 unit, sedangkan backlog penghuni tercatat sebanyak 6.538 unit. Meski demikian, akses terhadap rumah layak huni telah mencapai 97,29 persen.
Pada tahun 2024, pembangunan 345 unit rumah berhasil direalisasikan. Fokus ke depan adalah mempercepat perbaikan 1.339 unit RTLH dan menurunkan angka backlog. Program pembangunan rumah akan disinergikan dengan target nasional, khususnya untuk kawasan pesisir, kelurahan, dan desa.
“Pangkalpinang menjadi salah satu kota yang dinilai aktif dan progresif dalam pelaksanaan program perumahan nasional,” pungkas Juhaini. (aka)
