PANGKALPINANG, infoupdate.co – Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar angkat bicara soal pemberitaan yang menganggap adanya tidak harmonisan hubungan Gubernur Babel Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Babel Hellyana.
Hal ini menurut Eddy Iskandar bahwa tidak demikian malah sebaliknya Ia melihat hubungan mereka harmonis dan baik baik saja.
“Saya melihat hubungan Gubernur dan wakil Gubernur baik baik saja. Ini sebenarnya juga bisa terlihat dari bagaimana Gubernur telah memberikan delegasi dan penugasan kepada wakil gubernur dalam berbagai kegiatan seperti dalam portal pemda tersebut,” katanya pada Selasa 20 Mei 2025.
Selain itu, Eddy Iskandar pun beranggapan bahwa tidak maksimalnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan sebagai indikator menilai hubungan antara Gubernur dan wakil Gubernur.
“Buruknya kinerja OPD tidak bisa dijadikan indikasi hubungan relasi Gubernur dengan wakil gubernur,” pungkasnya.
Eddy Iskandar pun membeberkan bahwa hal ini terjadi akibat ketidakmampuan OPD beradaptasi dengan kepemimpinan Gubernur saat ini yang memiliki agenda yang padat.
“Yang terjadi sebenarnya adalah ketidakmaupun dari satu opd dalam mengikuti ritme kerja gubernur yang sangat banyak. Dari berbagai akun media sosial pribadi gubernur kan bisa dilihat banyaknya aktivitas gubernur di lapangan selama 1 bulan kepemimpinan belia,” ujarnya.
Untuk itu, Eddy Iskandar meminta pihak OPD dapat menyesuaikan diri dengan pola kinerja gubernur Hidayat Arsani.
“Harusnya opd opd yang segera menyesuaikan diri dengan pola kepemimpinan dan gaya kerja gubernur yang serba cepat, jangan lagi mempertahankan gaya yang lama,” katanya.
Lebih lanjut, Dikatakan Eddy Iskandar hal ini akan terlihat sendirinya OPD mana yang siap bekerja.
“Seiring berjalan waktu akan mulai kelihatan ini mana opd opd yang tidak punya inisiatif, maunya menunggu instruksi baru bergerak. Cenderung baper dan kerjanya hanya yes bos saja,” katanya.
Dengan begitu, Eddy mendorong evaluasi kinerja OPD dan segera melakukan penataan OPD agar pemerintahan berjalan dengan maksimal dan baik.
“Ini tentu harus menjadi bahan evaluasi Gubernur dalam rangka penataan OPD,” tutupnya.(*)
