PANGKALPINANG, infoupdate.co – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Asisten Administrasi Umum, Agus Fendi, mewakili Pj Wali Kota Pangkalpinang menghadiri kegiatan Asistensi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (16/5/2025) dan diikuti dari SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Agus Fendi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD di berbagai daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja. Saat ini, pemerintah pusat tengah memulai tahapan awal program bubble untuk tujuh daerah dan satu provinsi sebagai percontohan.
“Atas arahan Bapak Pj Wali Kota, kami hadir untuk mengikuti asistensi ini. Intinya, monitoring dan evaluasi ini menyasar capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja non-ASN. Untuk Kota Pangkalpinang, alhamdulillah khususnya bagi tenaga non-ASN, kita sudah 100% tercover dalam dua jenis jaminan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” ujar Agus Fendi.
Namun demikian, Agus menegaskan bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) masih belum dapat diberikan secara menyeluruh kepada tenaga non-ASN karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Ia juga menyoroti bahwa masih terdapat pekerja sektor non-formal dan informal yang belum tercover dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Memang masih ada kelompok pekerja non-formal dan informal yang belum tercakup, tapi sejauh ini, secara keseluruhan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Pangkalpinang sudah mencapai hampir 50 persen,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Agus menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kemendagri dalam mendorong percepatan implementasi UCJ di daerah. Ia berharap dengan adanya evaluasi ini, capaian UCJ di Kota Pangkalpinang bisa terus meningkat dan lebih menyeluruh, termasuk untuk pekerja sektor informal.
“Semoga dari hasil evaluasi ini bisa memberikan masukan strategis bagi perbaikan dan peningkatan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan ke depan,” tutupnya. (aka)
