PANGKALPINANG, infoupdate.co — Puluhan pelaku usaha perhotelan dan resto di Bangka Belitung (Babel) yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) menggelar audiensi ke DPRD Babel pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dikomandoi Sekretaris PHRI Babel, Wendo, para pelaku usaha ini mengadukan situasi terkini yang hadapi. Terlebih terbitnya Surat Edaran Penjabat Gubernur Babel Sugito dalam rangka efisiensi anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel yang berimbas kepada sektor perhotelan dan restoran.
Audiensi PHRI Babel diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta yang didampingi anggota Komisi II Rina Tarol dan anggota Komisi IV, Maryam. Hal ini sehubungan dengan kebijakan efisiensi Inpres (Intruksi Presiden), ada turunnya yakni lagi SE Gubernur tentang penghapusan belanja paket meeting di hotel dan mengalihkan tempat pelaksanaan kegiatan ke ruang milik pemerintah atau dilaksanakan melalui virtual meeting.
Disampaikan Wendo, bahwa kebijakan ini membuat para pengelola hotel di Babel merasa gelisah. Pasalnya, kegiatan meeting yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi hotel-hotel di daerah tersebut.
“Kegiatan meeting yang dilakukan oleh pemerintah ini mungkin semacam ‘oksigen’ kami. Jujur saja, Babel untuk destinasi pariwisata belum berjalan maksimal. Jadi memang kita hidupnya selama ini ya dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kota/kabupaten,” ujar Wendo.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya Inpres dan SE Gubernur tersebut, mata pencaharian para pengelola hotel menjadi hilang. “Kita mendukung apa yang diprogramkan oleh Pak Presiden untuk efisiensi. Tapi tolonglah, jangan terlalu ekstrem. Jangan langsung serta merta hapus kegiatan ini,” kata Wendo.
PHRI Babel berharap agar pemerintah daerah tidak menghapus total kegiatan meeting di hotel. Mohon dipertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mencari solusi yang tidak terlalu merugikan para pengelola hotel dan restoran.
Diutarakan Wendo juga, beberapa anggota PHRI telah melakukan efisiensi dan mendata dari 20 hotel/resto ada sebanyak 300 karyawan yang terdampak terancam kehilangan pekerjaan alias dirumahkan pada situasi saat ini. “Data itu baru di sekitaran Bangka, belum Belitung. Bagaimana kami mau survive kalau pengeluaran lebih besar ketimbang pemasukan, ya lama-lama kita tutup,” sebut Wendo.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta memahami kondisi tersebut. Pihaknya pun akan berusaha mencari solusi atas permasalahan ini. DPRD Babel tetap akan berupaya agar ekonomi Babel tidak tertekan apalagi menghilangkan mata pencaharian pelaku usaha serta pekerjanya.
Setelah membaca SE tersebut, Edi menilai, bahwa ada kekeliruan penafsiran dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan efisiensi anggaran di daerah yang ditandai Presiden Prabowo. “Padahal di Inpres bunyi bukan seperti itu, ini (SE) keliru,” jelasnya.
Sementara Maryam, mengatakan bahwa DPRD akan membahas permasalahan ini dengan pimpinan DPRD dan komisi-komisi terkait. Ia khawatir banyak tenaga kerja yang akan menganggur jika kondisi ini terus berlanjut. “Kami khawatir banyak tenaga kerja yang nganggur nantinya. Tapi saya optimis, semua masalah ada jalan keluarnya. Tidak ada persoalan tanpa jawaban.,” ungkapnya.(*)
