PANGKALPINANG, infoupdate.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 yang berlangsung di Balai Besar Betason (Ruang OR) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta perwakilan partai politik dan stakeholder terkait.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, dalam sambutannya menekankan pentingnya pelaksanaan Pilkada yang aman, damai, dan tertib. Ia juga mengingatkan agar pengalaman masa lalu dijadikan pelajaran dalam mengelola kampanye yang lebih baik dan humanis.
“Saya sudah berada di Pangkalpinang sejak Pilkada 2008, 2013, dan 2018. Tentu saya paham betul proses kampanye dan berbagai kendala yang pernah terjadi. Ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan kampanye berjalan lebih baik, aman, dan nyaman,” ujarnya.
Mie Go juga menyoroti persoalan penggunaan aset daerah sebagai lokasi kampanye. Menurutnya, meski tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan, namun harus melalui mekanisme yang sesuai.
“Kampanye membutuhkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan tempat. Ini sering bersinggungan dengan aset Pemkot. Bukan berarti tidak bisa dipakai, tetapi harus ada izin dan kesepakatan. Contohnya, Alun-Alun Taman Merdeka adalah aset salah satu OPD, jadi penggunaannya harus seizin pemilik aset tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mie Go mengingatkan agar pemasangan APK tidak membahayakan masyarakat atau merusak fasilitas umum.
“APK sering dipasang di median jalan, ditancapkan dengan kayu di taman atau pinggir jalan. Ini bisa membahayakan pengguna jalan dan merusak infrastruktur,” tambahnya.
Terkait kondisi fiskal, Mie Go juga mengungkapkan bahwa anggaran belanja modal Pemkot terpangkas 80-90 persen karena pergeseran anggaran untuk Pilwako ulang. Hal ini berdampak pada terhentinya aktivitas konstruksi yang selama ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap Pilwako ini dapat menghasilkan pemimpin definitif, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pemilihan ulang. Ini butuh kerja sama semua pihak,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Mie Go menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap tahapan Pilkada.
“Meski Pilkada kental dengan nuansa politis, kami pastikan ASN tetap netral,” tutupnya. (aka/adv)
