PANGKALPINANG, infoupdate.co — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan langkah pengawasan terhadap aparatur pemerintahan melalui rencana pelaksanaan tes urine bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, hingga lurah.
Program yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut menjadi salah satu agenda dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2026 di Ruang Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon, mengatakan rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Penanganan konflik sosial membutuhkan koordinasi dan keterlibatan seluruh unsur, sehingga setiap potensi permasalahan di tengah masyarakat dapat diketahui dan diantisipasi sejak dini,” demikian substansi tujuan kegiatan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Dalam agenda bersama BNN, pemerintah kota juga membahas rencana tes urine bagi seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, dan lurah di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
“Pelaksanaan tes urine ini merupakan tindak lanjut kerja sama Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan BNN. Selanjutnya, pelaksanaannya akan dikoordinasikan melalui masing-masing organisasi perangkat daerah,” demikian poin yang disampaikan dalam agenda rapat.
Selain persoalan narkotika, forum tersebut turut menerima pemaparan dari Densus 88 mengenai perkembangan situasi terkini di Pangkalpinang.
Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kewaspadaan pemerintah daerah terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat memengaruhi keamanan dan keharmonisan masyarakat.
Rapat koordinasi ini juga melibatkan unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah untuk menyampaikan perkembangan situasi kamtibmas sekaligus menyusun langkah antisipasi secara terpadu.
Donal menjelaskan, keberadaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial diharapkan mampu memperkuat komunikasi antarlembaga sehingga penanganan persoalan tidak dilakukan secara parsial.
Upaya tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial serta SK Wali Kota Pangkalpinang Nomor 118/Kesbangpol/1/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2025–2027.
Pemerintah kota berharap koordinasi lintas sektor dan penguatan pengawasan internal dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih baik sekaligus menjaga Pangkalpinang tetap aman, damai, dan kondusif.(*)
