PANGKALPINANG, infoupdate.co — Kebijakan penertiban tambang ilegal, pedagang kaki lima hingga penataan pasar menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menjaga stabilitas sosial. Sejumlah kebijakan tersebut dinilai perlu diiringi langkah antisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan, penataan berbagai aktivitas masyarakat merupakan bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan kenyamanan kota. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah juga harus mewaspadai potensi gesekan yang muncul akibat kebijakan penertiban.
Hal itu disampaikan Saparudin saat membuka Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2026 di Balai Besar Betason, Senin (9/11/2026).
Ia mencontohkan aktivitas pertambangan ilegal yang masih ditemukan meskipun pemerintah telah berulang kali melakukan penertiban. Bahkan, aktivitas tersebut kerap kembali berlangsung ketika petugas meninggalkan lokasi.
“Kita tertibkan siang, dia lakukan malam. Kita tertibkan malam, dia tengah malam. Jadi kucing-kucingan,” kata Saparudin.
Menurut dia, persoalan tambang ilegal bukan semata pelanggaran terhadap peraturan daerah, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman.
Aktivitas mesin tambang yang beroperasi hingga malam hari dilaporkan mengganggu waktu istirahat warga. Bahkan, kebisingannya dapat terdengar hingga radius sekitar setengah kilometer.
Selain itu, pemerintah menemukan aktivitas penambangan di sejumlah fasilitas publik dan fasilitas milik pemerintah yang berpotensi memunculkan persoalan sosial.
Saparudin juga menyoroti penataan pedagang yang menggunakan badan jalan dan trotoar. Pemerintah, katanya, tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah, tetapi aktivitas perdagangan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pedagang masih diperbolehkan berjualan menggunakan gerobak beroda yang dapat dipindahkan setelah selesai beraktivitas.
Persoalan serupa juga terjadi dalam penataan pasar. Kapasitas Pasar Pagi yang sudah melebihi daya tampung membuat pemerintah harus menyiapkan langkah penataan, termasuk rencana penambahan pasar baru.
Di luar persoalan tata kota, Pemkot Pangkalpinang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga terus melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan peredaran minuman keras.
Saparudin menegaskan, upaya menjaga kondusivitas daerah tidak cukup dilakukan melalui penindakan. Pemerintah membutuhkan deteksi dini, pertukaran informasi, serta keterlibatan seluruh unsur terkait untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik terbuka.
“Kita harus membuka mata dan telinga ketika ada informasi-informasi yang bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Ini perlu kita lakukan dan saling memberikan informasi,” ujarnya.
Ia mengapresiasi koordinasi Polresta Pangkalpinang, Kodim, Lanal, Imigrasi, Kementerian Agama, serta seluruh perangkat daerah dalam mendukung upaya pencegahan konflik sosial.
Dalam kesempatan itu, Saparudin juga mengungkapkan rencana pemeriksaan urine terhadap ASN, khususnya pejabat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang, untuk memastikan aparatur pemerintahan bebas dari narkoba.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan keteladanan sebelum meminta masyarakat ikut menjaga ketertiban dan menjauhi penyakit masyarakat.
“Sebagai pelayan masyarakat, tentunya kita harus bersih dari penyakit-penyakit masyarakat. Kita adalah contoh bagi masyarakat, tentu kita harus bersih dulu,” tegasnya. (*)
