BELITUNG, infoupdate.co — Malam itu, rumah kediaman Dr. Syarifah Amelia di Tanjungpandan, Belitung, tak lagi sekadar menjadi tempat berkumpul keluarga. Ratusan warga datang membawa satu hal yang jauh lebih penting: harapan.
Perempuan yang akrab disapa Kak Amel itu memang dikenal dekat dengan masyarakat Pulau Belitong. Kehadirannya dalam setiap agenda reses selalu dinanti, bukan semata karena statusnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi karena warga ingin menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi.
Dengan latar pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya, Kak Amel menilai jabatan sebagai wakil rakyat bukanlah sebuah kehormatan semata. Ada tanggung jawab yang harus dibayar dengan kerja.
Pada hari kedua Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II 2026, Minggu (13/9/2026) malam, Kak Amel memilih membuka pertemuan dengan sesuatu yang berbeda. Bukan langsung bicara politik, bukan pula memulai dengan tumpukan proposal, melainkan ceramah agama.
Ustadz Ibnu Haban didaulat mengisi tausiah. Suasana yang semula formal perlahan berubah menjadi hangat. Warga menyimak, tertawa ketika ada bagian yang menggelitik, dan sesekali mengangguk ketika pesan agama menyentuh kehidupan sehari-hari.
Setelah tausiah, Kak Amel naik ke panggung. Dengan gaya komunikasinya yang cair, ia menyapa warga dan menjelaskan makna reses.
“Siapalah saya ini? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah pelayan yang diberi amanah untuk menjadi wakil kalian di DPRD Babel,” ujar Kak Amel.
Menurutnya, suara yang diberikan masyarakat dalam pemilu bukanlah tiket untuk duduk nyaman di kursi parlemen.
“Kalau masyarakat sudah memberikan kepercayaan, maka tugas saya adalah membawa suara itu ke ruang perjuangan. Aspirasi bapak dan ibu bukan sekadar catatan, tetapi harus kita perjuangkan,” katanya.
Pernyataan itu kemudian disambut sesi dialog. Seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebut mempertanyakan sejumlah persoalan yang selama ini mengusik masyarakat, mulai dari isu kericuhan, pemulihan kawasan pascatambang, hingga bagaimana pariwisata Belitong dapat kembali bangkit.
“Belitong ini punya keindahan dan potensi wisata yang besar. Tetapi kalau persoalan lingkungan dan pascatambang tidak diselesaikan, bagaimana kita mau mengembalikan kepercayaan wisatawan?” tanya warga tersebut.
Pertanyaan lain pun bermunculan.
Persoalan data Desil yang dinilai masih carut-marut kembali disoroti. Kemarau panjang dan kekeringan juga menjadi keluhan serius. Warga mengusulkan pembangunan sumur bor agar kebutuhan air bersih dapat terpenuhi.
Tak hanya itu. Fasilitas MCK yang minim dan sebagian tidak layak juga diminta menjadi perhatian pemerintah.
Bagi Kak Amel, sederet persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai daftar keluhan dalam sebuah pertemuan reses.
Ia langsung memetakan persoalan berdasarkan kewenangan. Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga dan perusahaan terkait, termasuk PT TIMAH, harus dicarikan jalur penyelesaiannya.
“Kalau persoalannya berbeda, tentu pintu penyelesaiannya juga berbeda. Yang penting jangan berhenti setelah warga menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Kak Amel bahkan meminta warga tidak segan mengingatkan dirinya apabila ada aspirasi yang belum ditindaklanjuti.
“Bapak ibu boleh tagih saya. Jangan hanya saya yang mencatat, tetapi masyarakat juga harus ikut mengawal. Karena ini bukan kepentingan Kak Amel, ini kepentingan kita bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak ada persoalan rakyat yang mustahil diselesaikan selama ada niat dan kemauan untuk bekerja.
“Tidak ada persoalan rakyat yang tidak bisa diselesaikan. Kuncinya niat tulus, kerja keras dan kerja cerdas,” bebernya.
Kak Amel memastikan seluruh aspirasi akan dikawal hingga meja eksekusi. Namun, ia juga meminta masyarakat memahami keterbatasan anggaran pemerintah daerah, terutama di tengah kecilnya transfer ke daerah.
“Kita sadar betul transfer uang pusat ke daerah sangat kecil. Walaupun demikian, saya akan maksimal berusaha. Doakan semoga dimudahkan,” tutupnya.
Malam itu, reses berakhir. Namun bagi warga, perjuangan justru baru dimulai.
Sebab aspirasi yang telah disampaikan bukan sekadar suara yang hilang setelah acara selesai. Warga berharap, suara itu bergerak dari ruang pertemuan menuju meja kebijakan, lalu berujung pada perubahan yang benar-benar bisa mereka rasakan.(*)
