PANGKALPINANG, – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar, menggelar rapat bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel di ruang Banmus, Selasa (28/10/2025). Agenda utama rapat tersebut adalah membahas persoalan kepatuhan perusahaan perkebunan sawit terhadap kewajiban yang diatur dalam regulasi, seperti program plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Eddy Iskandar, didampingi anggota DPRD Doddy Kusdiana dan Himmah Olivia, menekankan pentingnya rapat ini karena bertepatan dengan pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) oleh Pemerintah Provinsi. Ia meminta agar seluruh hasil PUP dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan DPRD demi memastikan bahwa usaha perkebunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami sudah meminta kepada Dinas agar hasil PUP dikonsultasikan ke DPRD. Harapannya, hasil tersebut mencerminkan kepentingan masyarakat,” ujar Eddy seusai rapat.
Dalam kesempatan itu, Eddy juga menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan sawit terhadap kewajiban mereka. Ia mendesak DPKP untuk tidak ragu menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban, termasuk pembekuan atau pencabutan izin operasional.
“Hampir semua perusahaan masih sangat rendah angka kepatuhannya. Ke depan, kita tidak ingin hanya berpegang pada komitmen-komitmen saja. Harus ada tindakan nyata sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eddy menyampaikan bahwa DPRD akan memanggil perusahaan-perusahaan sawit secara bergelombang untuk menggali kendala yang mereka hadapi dalam memenuhi kewajiban. Tujuannya adalah mencari solusi bersama agar kewajiban tersebut bisa dijalankan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
“Kita ingin tahu apa saja kendala mereka. Setelah itu, DPRD akan bantu mencari solusi agar kewajiban perusahaan berjalan dan masyarakat mendapatkan manfaatnya,” tutup Eddy.(*)
