PANGKALPINANG, infoupdate.co – Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan pengelolaan sampah secara serius dan kolaboratif. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, saat memimpin rapat pelayanan pengelolaan sampah yang digelar di ruang pertemuan Sekda, Senin (14/4/25).
Dalam rapat yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kecamatan, kelurahan, Satpol PP, dan dinas terkait lainnya, Sekda menyoroti pentingnya penanganan sampah secara masif karena volume sampah yang dihasilkan setiap hari terus meningkat.
“Kalau tidak diolah dengan baik, ini akan menimbulkan kesemrawutan di kota kita. Ini tugas bersama, bukan hanya DLH, kelurahan, atau kecamatan. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.
Mie Go juga mengakui bahwa sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat kelurahan masih perlu perhatian. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri, karena pada tahun 2025 dana difokuskan untuk menutup defisit anggaran.
Sekda turut menyinggung kejadian di kawasan Air Kepala Tujuh, yakni seorang warga membersihkan lahan kosong yang kerap menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti ke bandar atau tengah jalan.
“Ada beberapa titik liar yang sering dijadikan tempat buang sampah. Ini jadi tugas para camat untuk turun langsung ke wilayah masing-masing, identifikasi titik-titik tersebut dan laporkan. DLH akan berkoordinasi melalui mobil pink untuk pengangkutan,” tegasnya.
Sekda juga meminta Dinas PU untuk memperhatikan kondisi berem jalan yang semak, karena rawan dijadikan tempat membuang sampah. Dalam jangka panjang, dia juga menyarankan pemasangan CCTV dan pendataan kemampuan Satgas Smile dalam mengatasi persoalan di lapangan.
Selain itu, Sekda juga mendorong peran serta masyarakat melalui karang taruna atau kerja sama kelurahan dalam pengadaan kendaraan pengangkut sampah. Pemerintah membuka ruang untuk kerja sama melalui MoU dan penentuan tarif layanan sampah secara mandiri.
“Kita harus kerja sama. Jika armada pemerintah kurang, maka perlu sinergi dengan masyarakat agar waktu pengangkutan bisa optimal,” tutupnya.
Rapat tersebut diakhiri dengan diskusi terbuka dan komitmen lintas sektor untuk terus memperkuat pengelolaan sampah secara berkelanjutan di Kota Pangkalpinang. (aka/adv)
