PANGKALPINANG, infoupdate.co – Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB), Ariandi Zulkarnain mengungkapkan bahwa Gerindra sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemain kunci pada Pemilihan Gubernur (pilgub) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Hal ini didasari karena Gerindra memiliki petahana pada diri Erzaldi Rosman yang akan diusung sebagai calon Gubernur Babel nantinya.
“Gerindra tentu sangat-sangat menjadi key player pada kontestasi kali ini karena memang memiliki petahana. Konstelasi politik di daerah yang memiliki petahana kecendrungannya mereka sangat-sangat diuntungkan,” ujarnya saat dihubungi Selasa (30/07/2024) pagi.
Seperti yang pernah diuraikan oleh perludem, tujuan dasar dari pilkada serentak untuk menciptakan equal playing battle field menjadi sulit untuk dicapai karena petahana tidak memulai dalam posisi yang sama dengan lawan lawan politiknya. Ia memiliki instrumen dan resource yang sudah ia pahami dengan baik dalam ruang program pemerintahan, meskipun dalam demokrasi kontemporer keterpilihan petahana sangat tergantung pada preferensi dan perilaku pemilih masyarakat.
Dalam sistem multi partai, 20% kursi di parlemen daerah butuh segera dikunci, peta politik akan terlihat setelah key player (pemain kunci) dalam hal ini petahana membangun kekuatan politik untuk mendapatkan kandidasi dalam koalisi parpol.
“Maka kunci peta politik lokal sangat di pengaruhi oleh dinamika antar calon kepala daerah maupun partai politik yg akan mengusung. Ada kepentingan publik yang juga harus dibawa ke dalam ruang kontestasi, isu lokal apa yang perlu dirawat, diselesaikan bersama. Sehingga konstelasi pilkada tidak lepas dari kontestasi gagasan,” ujarnya.
Ariandi melanjutkan, saat dinamika kontestasi untuk Pilkada Babel 2024 mulai dibangun beberapa bulan belakang, kini bergeser pada proses politik bagaimana mekanisme mengawal rekomendasi itu sampai ke DPP. Erzaldi-Yuri menjadi calon pertama mendapat koalisi pengusung.
“Di atas kertas memang begitu hukumnya bahwa petahana setidaknya memiliki resource (sumber daya) lebih dalam memulai pemilu karena mereka tidak memulai dari nol,” sambung Ariandi.
“Kinerja pemerintahan ketika mereka memimpin, cenderung dijadikan petahana untuk kembali membuat kebijakan agar daerah lebih berkembang. “Mereka kemudian bisa meng-call back, kembali apa yang sudah mereka lakukan 5 tahun belakang. Kemudian meramu kembali dalam program-program ke depan,” kata Ariandi.
Ariandi mengatakan, seharusnya pemilu menjadi agenda membangun politik representasi. Bagaimana pemilu menjadi agenda baik bagi daerah, untuk bersama melakukan konsolidasi demokrasi.
“Untuk melahirkan kepentingan publik dalam ruang kebijakan,” kata magister ilmu politik ini.
Politik representasi bagi Ariandi miliki 4 unsur, yaitu formalistik, simbolik, deskriptif, dan substantif. Dan menurutnya, dua hal terakhir kerap kali dikesampingkan.
“Saya kira itulah momentumnya, bagaimana ruang kebijakan itu benar-benar dihasilkan dari ruang representasi yang unsurnya bukan hanya sekedar simbolik dan formalistik,” pintanya.
Masih menurut Ariandi, siapa pun nanti peserta kontestasi di Pilkada harus miliki perencanaan terukur bagi pembangunan Babel.
“Ada kepentingan publik yang juga harus di bawa ke dalam ruang kontestasi, isu lokal apa yang perlu dirawat diselesaikan bersama, sehingga konstelasi pilkada tidak lepas dari kontestasi gagasan,” ujarnya. (ril/adv)
